Cegah Korupsi, Arif Rahman: SOP dan Tata Kelola Program MBG Harus Transparan

08-01-2025 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman. Foto: Munchen/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman mendukung penuh  program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan mulai diberlakukan pada Senin 6 Januari 2025. Ia mengatakan, program tersebut merupakan pelaksanaan amanat Pembukaan UUD 1945 yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengimplementasikan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

“Sangat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG),” kata Arif dalam keterangannya kepada media, Selasa (7/1/2025).

 

Arif menilai, program MBG juga harus melibatkan ahli gizi dan nutrisi guna memastikan kualitas makanan yang diberikan dapat menunjang kesehatan dan kecerdasan generasi mendatang.

 

Standard Operational Procedure (SOP) dan tata kelolanya harus baku dan transparan, agar tidak menjadi ladang korupsi baru dan penipuan,” tegas Legislator Dapil Banten I ini.

 

Politisi Fraksi Partai NasDem ini berharap bahwa program MBG tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga ibu hamil dari keluarga kurang mampu. Hal itu sebagai bagian dari upaya pencegahan masalah stunting yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

 

Lebih lanjut, Arif pun menekankan pentingnya menyesuaikan program MBG dengan kearifan lokal di setiap daerah, mengingat keberagaman adat, tradisi, dan budaya yang ada di Indonesia.  Sehingga, program MBG diharapkan dapat mendidik siswa untuk menjadi individu yang disiplin, memiliki semangat gotong royong, menghargai makanan, serta memahami pentingnya gaya hidup sehat.

 

“Dan yang terpenting dari program MBG ini bisa menggerakkan pelaku usaha ekonomi kecil menengah sekaligus penguatan ekonomi bangsa Indonesia,” pungkasnya. (hal/rdn)

BERITA TERKAIT
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...
Maros Strategis sebagai Sentra Produksi Beras Nasional
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Maros - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi menegaskan bahwa Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Maros, memegang peran...
Pupuk Kaltim Diminta Maksimalkan Manfaat untuk Petani Lokal dan Penyuluh
12-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Bontang - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, meminta PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) untuk meningkatkan kontribusi langsung bagi...